KARIMUN – Sorotan terhadap hibah miliaran rupiah untuk Polres Karimun semakin menguat setelah muncul kritik tajam dari kalangan mahasiswa. Pada Senin, 4 Mei 2026, mahasiswa menilai anggaran sebesar Rp4.412.997.250 tersebut tidak mencerminkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Kritik tersebut disampaikan oleh Raja Pradigjaya, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarief Kasim Pekanbaru yang merupakan putra daerah Karimun.
“Menurut saya ini salah satu kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun membaca skala prioritas kebutuhan masyarakat, dan ini layak kita pertanyakan, emang seberapa penting peningkatan sarana dan prasarana tersebut?” ungkapnya.
Ia menilai, di tengah kondisi keuangan daerah yang dinilai memprihatinkan, alokasi anggaran untuk peningkatan sarana Polres justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan mendasar masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Penguatan infrastruktur dasar yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat, seperti perbaikan dan peningkatan kualitas pelabuhan, serta fasilitas penunjang mobilisasi masyarakat itu yang lebih penting sebenarnya,” sebutnya.
Selain itu, sektor kesehatan juga dinilai masih menjadi persoalan serius, terutama bagi masyarakat yang berada di luar pulau utama Karimun.
“Pemenuhan layanan dasar masyarakat ini sebenarnya yang harus diprioritaskan, prinsip pembangunan harusnya diorientasikan pada kesejahteraan dan keadilan sosial,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih selektif dalam menentukan kebijakan pembangunan agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Harusnya Pemerintah Daerah bersikap tegas menolak proyek yang bukan menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan mengalihkannya ke proyek yang memang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, keselamatan transportasi laut, akses kesehatan yang layak, serta pemerataan pembangunan antar pulau jauh lebih penting dibandingkan peningkatan sarana di lingkungan Polres. ***
