Sijori Kepri, Tanjung Pinang — Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang, Novaliandri Fathir SH MH, menilai, tahun depan Pemerintah kota (Pemko) Tanjung Pinang seharusnya bisa membangun pasar tradisional di kawasan Timur.
Pertimbangannya, lanjut Fathir, pertama, anggaran pembangunan sangat memungkinkan dari pusat. Pemko hanya perlu menyediakan lahan dan DED yang bisa diselesaikan di APBD Perubahan tahun 2022 ini.
Pembangunan Pasar itu, katanya, hanya memerlukan anggaran sekira Rp 2 miliar, dan ini sangat memungkinkan, karena APBD Pemko dinilai sangat mampu.
“Saya yakin, pasar bisa siap tahun 2023 mendatang. Paling lama di tahun 2024, tentu para pedagang bisa direlokasi sementara dari pada harus dipaksa menyewa lapak pihak ketiga dengan harga mahal,” tuturnya, Rabu, (16/03/2022).
Bila pasar tersebut bisa terbangun, dinilai sangat membantu masa depan pedagang dan juga masyarakat secara menyeluruh.
Kondisi harga sewa lapak tersebut menurutnya sudah tidak wajar. Sebab, sebagian besar pedagang harus meminjam kepada lembaga penyedia jasa perkreditan.
Bila demikian tentu memberatkan. Ini artinya, omzet mereka hanya membayar cicilan. Jika pun ada untung hanya untuk biaya makan.
“Ini tentu berat, padahal harusnya para pedagang bisa disejahterakan agar anak-anak bisa mengecap pendidikan dan kesehatan yang lebih baik,” paparnya.
Fathir mencontohkan, bila pedagang meminjam Rp 100 juta kepada jasa perkreditan, maka perlu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun membayar kredit ini.
“Ini berat, jadi pedagang tak bisa berkembang secara perekonomian keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Tanjung Pinang lainnya, Ria Ukur Rindu Tondang, meminta Pemko Tanjung Pinang hadir memberikan solusi. Sebagai pasar masyarakat sudah sewajarnya harga kios turut serta di pantau.
Bila tidak, maka solusinya mencari lahan dan membangun pasar di kawasan Timur yang dikelola Pemko Tanjung Pinang.
Ia menilai, ini sangat memungkinkan dilaksanakan. Mengingat biaya pembangunannya bisa dari pusat. (Red)
