TANJUNG PINANG — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, menegaskan bahwa kebijakan Wali Kota Lis Darmansyah dalam mengambil pinjaman dana dari Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), juga ditujukan untuk memulihkan ekonomi masyarakat.
Menurut Teguh, ada korelasi yang kuat antara kemampuan belanja pegawai dengan perputaran ekonomi lokal, khususnya pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Tanjung Pinang.
“Ekonomi Tanjung Pinang banyak digerakkan oleh sektor UMKM. Kita tidak banyak memiliki industri, dan juga bukan daerah penghasil. Sektor UMKM ini sendiri erat kaitannya dengan kemampuan belanja pegawai,” ujar Teguh, Minggu (15/6/2025).
Di lingkup Pemkot Tanjung Pinang, tercatat sekitar 5.613 pegawai ASN dan non-ASN. Teguh menyebut sebagian besar dari mereka menggantungkan kebutuhan hidup pada TPP, mengingat gaji pokok umumnya telah dijadikan agunan pinjaman.
“Banyak dari mereka menyebutnya ‘disekolahkan’. Ketika TPP tertunda, daya beli menurun, UMKM pun ikut terimbas,” terangnya.
Teguh menjelaskan, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Wali Kota Lis Darmansyah langsung dihadapkan pada defisit anggaran sekira Rp280 miliar. Situasi ini merupakan akumulasi dari tunda bayar kegiatan tahun 2024 serta penganggaran TPP ASN yang tidak penuh.
“Kondisi ini terjadi ketika kepala daerah belum menjabat, dan tidak terlibat dalam proses penyusunan APBD 2025,” tegasnya.
Pemkot pun terpaksa memangkas sejumlah program dan menyesuaikan TPP sebesar 25 persen demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan kewajiban yang belum terbayarkan.
Teguh mengungkapkan, Pemkot kini tengah fokus membangun fondasi keuangan yang sehat dengan menyusun regulasi untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta intensifikasi pajak dan retribusi menjadi bagian dari upaya tersebut.
Tak hanya itu, Pemko juga menginventarisasi lahan-lahan eks HGB/HGU yang tidak lagi digunakan untuk ditarik kembali ke negara dan dialihkan menjadi kawasan investasi.
“Wali kota telah mengundang sejumlah investor untuk melihat langsung peluang tersebut,” jelas Teguh.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, wali kota juga sedang mengkaji perampingan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi efisiensi belanja pegawai.
“Langkah-langkah ini butuh proses dan waktu. Wali kota tidak hanya memikirkan pegawainya, tapi ingin membangkitkan kembali ekonomi daerah secara menyeluruh,” tutup Teguh. ***
