TANJUNG PINANG — Pemerintah Kota Tanjung Pinang terus melakukan langkah strategis untuk mengatasi defisit anggaran sekaligus mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, menyebut Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, telah menyusun berbagai kebijakan, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perampingan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Wali kota juga telah melakukan kajian untuk merampingkan jumlah OPD. Tentu untuk mengurangi beban belanja pegawai,” kata Teguh, Minggu (15/6/2025).
Ia menegaskan, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang dalam menghadapi badai defisit anggaran yang diwariskan dari tahun sebelumnya.
Salah satu langkah kontroversial wali kota adalah mengambil pinjaman dari Bank Riau Kepri (BRK) Syariah untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Teguh menekankan, kebijakan ini bukan semata demi pegawai, tetapi juga untuk menggairahkan kembali sektor ekonomi, terutama UMKM yang sangat bergantung pada daya beli aparatur pemerintah.
“Sektor UMKM ini erat kaitannya dengan kemampuan belanja pegawai. Bisa kita saksikan bersama, ketika pegawai belum menerima TPP, aktivitas ekonomi ikut terdampak,” ujar Teguh.
Menurutnya, Pemkot memiliki sekitar 5.613 pegawai ASN dan non-ASN yang secara ekonomi juga memengaruhi ribuan anggota keluarga mereka. Karena itu, pemulihan daya beli pegawai dinilai sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Teguh mengungkapkan bahwa Wali Kota Lis Darmansyah dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, dan langsung dihadapkan dengan defisit anggaran sekira Rp280 miliar. Defisit tersebut berasal dari tunda bayar kegiatan 2024 dan anggaran TPP ASN yang hanya tersedia untuk 6 bulan.
“Kondisi ini terjadi saat kepala daerah belum menjabat dan tidak terlibat dalam penyusunan APBD 2025,” tegasnya.
Dalam kondisi serba sulit itu, wali kota memutuskan menyesuaikan besaran TPP hingga 25 persen dan memangkas berbagai kegiatan. Namun, pelayanan publik dan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat tetap dijalankan meski dengan skala terbatas.
Selain memaksimalkan PAD melalui ruang jalan dan retribusi, Pemko juga mengambil langkah konkret dalam mendukung investasi, salah satunya dengan menginventarisasi lahan-lahan eks HGB/HGU yang tidak digunakan.
“Lahan yang tidak dimanfaatkan itu tidak akan diperpanjang izinnya, akan dikembalikan ke negara dan digunakan untuk kepentingan investasi di Tanjung Pinang,” ungkap Teguh.
Wali kota pun dikatakan telah mengundang sejumlah investor untuk langsung meninjau lokasi-lokasi yang potensial dijadikan pusat kegiatan usaha dan investasi baru.
“Wali kota tidak hanya memikirkan ekonomi pegawai, tapi memikirkan ekonomi daerah secara menyeluruh. Karena itu, langkah-langkah perbaikan ini perlu waktu dan proses,” tutup Teguh. ***
