Fraksi DPRD Soroti Infrastruktur, UMK, BPJS, dan PAD yang Belum Optimal
BATAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (1/7/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad serta Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.
Semua fraksi menyampaikan sikap mereka sebagian secara langsung di podium, sebagian lagi melalui dokumen tertulis. Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan setuju Ranperda dibahas ke tahap selanjutnya.
“Seluruh fraksi setuju. Mekanisme selanjutnya adalah mendengarkan tanggapan Wali Kota Batam pada rapat paripurna besok,” ujar Aweng menutup rapat paripurna.
Beberapa fraksi menyoroti isu strategis dalam Ranperda. Salah satunya adalah Fraksi PKB, yang disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi, Drs. H. Surya Makmur Nasution, M.Hum.
Ia memberikan catatan khusus terhadap program pelayanan publik, mulai dari pengelolaan banjir, sampah, hingga pembangunan jalan.
“Kami memberi atensi khusus terhadap program untuk masyarakat kecil, seperti bantuan modal UMK yang perlu dipermudah syaratnya. Begitu pula dengan insentif untuk lansia yang perlu diperluas dan tepat sasaran,” tegas Surya Makmur.
Fraksi PKB juga meminta perhatian pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir tepi jalan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikabarkan mencapai Rp500 miliar.
Mereka bahkan mengusulkan pengaktifan kembali BUMD agar bisa mengelola sektor strategis seperti distribusi sembako.
Fraksi Gerindra, lewat Anang Adhan, menyatakan dukungannya agar pembahasan segera dimulai, disertai pantun khas sebagai penutup. Dukungan juga datang dari Fraksi Golkar yang diwakili Muhammad Yunus Muda, Fraksi PKS lewat Warya Burhanuddin, serta Fraksi Gabungan PAN-PPP-Demokrat melalui Muhammad Fadli.
Fraksi Gabungan Hanura-PSI-PKN yang diwakili Tumbur Hutasoit menambahkan catatan tajam terkait keluhan masyarakat atas layanan BPJS, terutama untuk akses rawat inap di RSUD yang disebut bahkan menyulitkan anggota DPRD sendiri.
“Pelayanan kesehatan harus lentur, tidak kaku. Kami minta BPJS memberi kemudahan rawat inap melalui IGD, dan seluruh rumah sakit di Batam harus memiliki SOP pelayanan yang seragam,” tegas Surya Makmur dari PKB.
Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem memilih menyerahkan pandangan mereka secara tertulis kepada pimpinan rapat, sementara Fraksi Gabungan lainnya menyampaikan langsung atau sebagian isi pandangan mereka.
Salah satu isu yang cukup disorot dalam paripurna adalah rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Fraksi PKB secara terang menolak wacana itu karena dinilai membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Selain itu, sejumlah fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, pengawasan program, serta memastikan semua kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. ***
