Fraksi Gerindra Plus Soroti Manajemen Keuangan Daerah yang Dinilai Buruk dan Tidak Terukur
KARIMUN – Fraksi Gerindra Plus DPRD Karimun memberikan peringatan keras terhadap kondisi keuangan daerah yang semakin mengkhawatirkan. Dalam rapat paripurna pembahasan Rencana Awal RPJMD 2025–2029, Anggota DPRD Karimun, Dharmendra, menyampaikan bahwa lonjakan utang daerah yang tajam dapat membawa Kabupaten Karimun menuju ambang krisis keuangan, bahkan potensi pailit.
“Kalau gaya pengelolaan keuangan ini dipertahankan, tidak tertutup kemungkinan Karimun di ambang kehancuran bahkan potensi pailit,” tegas Dharmendra di Gedung DPRD Karimun.
Dharmendra merinci bahwa utang daerah Karimun pada 2022 berada di angka Rp47 miliar, namun meningkat drastis menjadi Rp121 miliar pada 2023. Parahnya, di tahun 2024, utang kembali melonjak hingga mencapai Rp173,2 miliar, naik sekitar 63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menjadi gambaran carut-marutnya kondisi keuangan daerah yang harus segera ditangani,” ujar Dharmendra.
Menurut Fraksi Gerindra Plus, permasalahan utang semakin diperparah dengan proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil.
Dalam dokumen Ranwal RPJMD yang dibahas, pertumbuhan PAD hanya ditargetkan rata-rata sebesar 0,01 persen selama lima tahun ke depan.
“Jika pendapatan stagnan dan utang terus menumpuk, maka risiko gagal bayar sangat besar,” jelas Dharmendra.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra Plus meminta pemerintah daerah untuk menjadikan penyelesaian beban utang sebagai prioritas utama. Mereka juga mendesak agar strategi keuangan yang realistis dan terukur segera disusun demi menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Jangan sampai rakyat yang harus menanggung akibat dari pengelolaan keuangan yang amburadul ini,” tandasnya.
Selain mengkritisi masalah utang, Dharmendra juga menyinggung lemahnya penjabaran visi-misi kepala daerah dalam RPJMD.
Ia menyebut, tanpa arah dan perencanaan anggaran yang jelas, RPJMD hanya akan menjadi dokumen formalitas tanpa manfaat nyata.
“Dokumen RPJMD ini seharusnya menjadi peta jalan pembangunan, bukan hanya formalitas untuk memenuhi kewajiban administratif,” tutupnya. ***
