TANJUNG PINANG – Pelantikan Wali Kota Batam dan Bupati Bintan terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pemilihan. Keputusan tersebut dijadwalkan akan diumumkan MK pada 4-5 Februari 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Sekda Kepri), Adi Prihantara, mengungkapkan bahwa dua daerah tersebut masih dalam proses gugatan, sehingga pelantikan kepala daerahnya belum bisa dipastikan bersamaan dengan daerah lain yang tidak mengalami sengketa.
“Jika MK menolak atau tidak menerima gugatan, maka pelantikan akan dilakukan bersamaan dengan kepala daerah lain pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, jika ada putusan lain, maka kita harus menunggu mekanisme selanjutnya,” ujar Adi Prihantara, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Senin (3/2/2025).
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak mengalami sengketa akan tetap dilakukan sesuai jadwal.
“Untuk daerah yang tidak memiliki sengketa, pelantikan tetap berjalan pada 20 Februari 2025. Sedangkan bagi yang masih berproses di MK, kita tunggu hasilnya terlebih dahulu,” kata Tito dalam rakor yang diikuti oleh Sekda dan Ketua DPRD se-Indonesia.
Pemerintah Provinsi Kepri sendiri telah menyiapkan agenda penyambutan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih usai pelantikan, termasuk acara syukuran sederhana di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri.
“Kami berharap proses di MK berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik, sehingga roda pemerintahan di Batam dan Bintan bisa segera berjalan dengan baik,” tutup Adi Prihantara. ***
