BATAM — DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (30/6/2025) siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat LAM Kepri Kota Batam, serta berbagai undangan lainnya.
Sebelum pengesahan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam melalui juru bicaranya, Dr. Muhammad Mustofa, SH, MH, menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda tersebut.
Dijelaskan bahwa penyampaian pertanggungjawaban APBD merupakan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019, dengan kewajiban kepala daerah untuk menyerahkan laporan keuangan hasil audit BPK maksimal enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam laporannya, Banggar mencatat realisasi pendapatan Kota Batam sepanjang 2024 mencapai Rp3,64 triliun atau 97,72 persen dari target Rp3,73 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari PAD Rp1,76 triliun, pendapatan transfer Rp1,87 triliun, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp81 juta.
Sementara dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp3,62 triliun atau 94,29 persen dari alokasi Rp3,84 triliun. Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi penuh sebesar Rp115,7 miliar. Aset Pemko Batam pun tercatat mencapai Rp12,99 triliun per 31 Desember 2024 dengan kewajiban Rp23,81 miliar dan ekuitas Rp12,97 triliun, meningkat Rp494,7 miliar sepanjang tahun berjalan.
Banggar memberikan sejumlah catatan strategis yang menjadi perhatian serius DPRD, di antaranya:
- Retribusi Parkir Tepi Jalan dinilai belum optimal karena hanya tercapai Rp11,2 miliar dari potensi hingga Rp70 miliar. Banggar meminta moratorium sementara dan audit menyeluruh atas sistem parkir.
- Piutang PBB masih tinggi mencapai Rp570 miliar dan diminta segera ditangani dengan strategi intensifikasi penagihan.
- Retribusi Pelayanan Persampahan perlu diperbaiki karena belum sebanding dengan skala layanan; integrasi dengan rekening air direkomendasikan.
- Insentif Fiskal dari Pemerintah Pusat turun drastis dari Rp18,9 miliar pada 2023 menjadi Rp11,7 miliar pada 2024 sehingga memerlukan evaluasi atas indikator kinerja daerah.
- Dua BUMD menjadi fokus sorotan: PT Pembangunan Kota Batam merugi Rp1,67 miliar, sementara PT Pelabuhan Batam Indonesia belum beroperasi sejak 2018 dan tidak menyumbang dividen.
Setelah penyampaian laporan Banggar, Aweng menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Seluruhnya menyatakan setuju Ranperda tersebut ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan pendapat akhirnya yang sekaligus disampaikan bersamaan dengan nota keuangan Perubahan APBD 2025.
Ia mengapresiasi kerja keras DPRD, terutama Banggar, dalam pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2024.
“Alhamdulillah hari ini, Badan Anggaran DPRD telah menyetujui hasil pembahasan tersebut,” ujar Amsakar.
Ia pun menegaskan komitmen Pemko Batam untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berkomitmen memperbaiki dan memperkuat seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga pertanggungjawaban APBD,” katanya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemko Batam yang disaksikan seluruh undangan yang hadir. ***
