BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (30/6/2025) siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan dan dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari LAMKR, kepala OPD Pemko Batam, serta perwakilan BP Batam.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Amsakar memaparkan bahwa pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun atau naik 7,94 persen.
Kenaikan ini terutama dipicu oleh melonjaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,04 persen.
Peningkatan PAD ditopang oleh:
– Pajak Daerah yang naik menjadi Rp1,95 triliun atau meningkat 12,52 persen.
– Kenaikan penerimaan dari PBB-P2, PBJT listrik, hotel, hiburan, dan makanan/minuman.
– Retribusi Daerah yang tumbuh 7,18 persen seiring optimalisasi layanan persampahan, parkir, pariwisata, dan penggunaan TKA.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru turun 13,81 persen akibat menurunnya laba Bank Riau Kepri Syariah serta pengurangan saham Pemko Batam.
Pendapatan transfer antar daerah meningkat signifikan hingga 35,24 persen berkat penyesuaian alokasi dari Pemprov Kepri.
Belanja daerah pada Perubahan APBD 2025 turut mengalami peningkatan dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun atau naik 8,19 persen.
Kenaikan belanja daerah ini tersebar pada sejumlah pos, di antaranya:
– Belanja Operasi meningkat 6,61 persen, dengan lonjakan besar pada belanja subsidi (312,5 persen) dan bantuan sosial (243,9 persen).
– Belanja Modal tumbuh 25,70 persen untuk pengadaan alat berat penanganan banjir dan sampah, pembangunan gedung, sarana pendidikan, tempat ibadah, serta peningkatan jalan dan irigasi.
– Belanja Tidak Terduga justru turun 79,69 persen karena dialihkan untuk kebutuhan penanganan bencana serta infrastruktur publik.
Amsakar menegaskan bahwa prioritas belanja diarahkan untuk mempercepat pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi, memenuhi belanja wajib, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat dukungan terhadap instansi vertikal dan Pemerintah Pusat.
Di akhir penyampaiannya, Amsakar menyebut pembiayaan daerah turut naik dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar, didukung SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama.
Ranperda Perubahan APBD 2025 kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan untuk dibahas lebih lanjut pada rapat paripurna lanjutan, di mana seluruh fraksi akan menyampaikan pandangan umum mereka.
Dengan masuknya Perubahan APBD 2025 ke tahap pembahasan berikutnya, proses penganggaran kini berada pada fase krusial dalam memastikan program prioritas Pemko Batam dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. ***
