BATAM – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2026 dengan nilai total Rp4,73 triliun. Rapat paripurna pengesahan digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (27/8/2025), dipimpin Ketua DPRD H. Muhammad Kamaludin.
Dari total anggaran tersebut, belanja pegawai masih menempati porsi cukup besar, yakni 37,5%. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30% yang ditetapkan pemerintah, sehingga menjadi catatan serius dalam penyusunan APBD Batam 2026.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Batam, Dr. M. Mustofa SH MH, menyebut KUA-PPAS 2026 disusun selaras dengan tema RKPD Kota Batam tahun depan: Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
Ada lima prioritas utama pembangunan Batam tahun 2026, yaitu:
- Peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing.
- Pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan.
- Pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.
- Reformasi birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih baik.
- Peningkatan daya saing daerah.
“Pembahasan KUA-PPAS berjalan dinamis, kadang alot, tapi semua dilakukan agar penganggaran tetap transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Mustofa.
Pendapatan daerah Batam pada 2026 ditargetkan sebesar Rp4,62 triliun, terdiri dari:
- PAD: Rp2,58 triliun (naik dibanding tahun sebelumnya).
- Transfer pusat: Rp2,04 triliun (turun dari tahun sebelumnya).
- Lain-lain pendapatan sah: Rp166 miliar.
Belanja daerah ditetapkan Rp4,73 triliun ditambah pembiayaan daerah (SILPA) Rp115,5 miliar. Dari alokasi tersebut, pendidikan mendapat porsi 26,3% (di atas batas minimal 20%), sementara belanja infrastruktur publik masih 31,7% dan ditargetkan naik menjadi 40% pada 2027.
Namun, belanja pegawai tetap menjadi sorotan karena mencapai 37,5%, melebihi standar nasional.
Sejumlah program strategis yang disepakati dalam KUA-PPAS 2026 di antaranya:
- Pembentukan UPTD Persampahan.
- Riset BRIDA terkait potensi PAD dari PBB, parkir, hotel, restoran, dan pasar.
- Penataan pasar kaget agar berkontribusi ke PAD.
- Event budaya untuk mendorong pariwisata.
- Pinjaman tanpa agunan Rp20 juta untuk UMKM.
- Peningkatan link and match pelatihan Disnaker dengan kebutuhan industri.
- Pemanfaatan aset pemerintah untuk ketahanan pangan.
- Pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dalam paripurna, fraksi-fraksi DPRD juga menyerahkan laporan reses sebagai masukan untuk APBD 2026. Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaludin, menegaskan masukan dari reses akan ditindaklanjuti bersama Wali Kota Batam.
Selain itu, DPRD juga menjadwalkan pembahasan Ranperda APBD 2026, Ranperda Layak Anak, Ranperda Adminduk, serta rencana kerja DPRD tahun 2026. ***
