BATAM – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 senilai Rp4,73 triliun. Dalam dokumen tersebut, peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi fokus utama pembangunan Kota Batam tahun depan.
Rapat paripurna pengesahan KUA-PPAS 2026 digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (27/8/2025), dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaludin dan dihadiri 33 dari 50 anggota dewan sehingga dinyatakan kuorum.
Juru bicara Badan Anggaran DPRD Batam, Dr. M. Mustofa SH MH, menjelaskan bahwa KUA-PPAS 2026 disusun selaras dengan tema RKPD Kota Batam: Pemantapan Pelayanan Dasar dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.
Anggaran pendidikan ditetapkan sebesar 26,3% dari total belanja, melebihi batas minimal 20% sesuai amanat undang-undang. DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan agar lahir generasi muda Batam yang kompetitif.
Selain pendidikan, program peningkatan SDM unggul juga akan diperkuat melalui link and match antara pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, serta dukungan pinjaman tanpa agunan untuk UMKM agar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Infrastruktur juga mendapat porsi besar dengan alokasi 31,7% dari belanja daerah, yang ditargetkan meningkat hingga 40% pada 2027.
DPRD menilai percepatan pembangunan infrastruktur modern, merata, dan berkelanjutan sangat penting untuk mendukung Batam sebagai kota industri sekaligus destinasi investasi.
“Pembahasan KUA-PPAS berlangsung dinamis, kadang alot, tapi semua dilakukan untuk memastikan anggaran transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Mustofa.
Secara keseluruhan, DPRD menetapkan lima prioritas pembangunan Batam 2026, yaitu:
- Peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing.
- Pembangunan infrastruktur perkotaan modern, merata, dan berkelanjutan.
- Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi.
- Reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik.
- Peningkatan daya saing daerah.
Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaludin, menegaskan dokumen KUA-PPAS yang sudah disepakati menjadi landasan penyusunan APBD 2026.
“Masukan dari reses fraksi-fraksi juga akan ditindaklanjuti bersama pemerintah kota,” ujarnya. ***
