BATAM – DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (30/6/2025) siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan dan dihadiri oleh Wali Kota Batam Amsakar Achmad, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dari LAMKR, kepala OPD Pemko Batam, serta perwakilan BP Batam.
Sebelum memasuki agenda utama, paripurna menuntaskan dua laporan penting:
- Laporan Pansus Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
- Laporan Badan Anggaran atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024, yang kemudian langsung ditutup dengan pengambilan keputusan.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Amsakar menyebut perubahan APBD 2025 diajukan lebih awal sebagai bentuk komitmen mempercepat pembangunan berkelanjutan di Kota Batam.
Perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat:
– Pemerataan infrastruktur
– Layanan pendidikan dan kesehatan
– Tenaga kerja dan ekonomi
– Program perlindungan sosial
Pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun. Peningkatan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh 11,04 persen.
Beberapa poin penting PAD:
– Pajak Daerah naik menjadi Rp1,95 triliun (12,52 persen), terutama dari PBB-P2, PBJT listrik, perhotelan, hiburan, dan makanan/minuman.
– Retribusi Daerah meningkat 7,18 persen berkat optimalisasi layanan persampahan, parkir, pariwisata, dan penggunaan TKA.
Namun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun 13,81 persen akibat menurunnya laba Bank Riau Kepri Syariah serta pengurangan saham Pemko Batam.
Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah justru melesat hingga 35,24 persen setelah penyesuaian alokasi dari Pemprov Kepri.
Belanja Daerah Tumbuh 8,19 Persen
Total belanja meningkat dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun. Kenaikan ini disebar pada beberapa pos belanja, antara lain:
– Belanja Operasi naik 6,61 persen, termasuk kenaikan signifikan pada belanja subsidi (312,5 persen) dan bantuan sosial (243,9 persen).
– Belanja Modal meningkat 25,70 persen untuk pengadaan alat berat penanganan banjir dan sampah, sarana pendidikan, tempat ibadah, serta peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi.
– Belanja Tidak Terduga justru turun 79,69 persen akibat pergeseran anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana dan infrastruktur.
Amsakar menegaskan bahwa arah belanja ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, belanja wajib, pelayanan publik, serta dukungan terhadap instansi vertikal dan Pemerintah Pusat.
Pembiayaan Daerah Naik Jadi Rp134,5 Miliar
Pada bagian akhir laporan, Amsakar menyebut pembiayaan daerah meningkat dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar atau naik 16,99 persen, dengan SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber utama pembiayaan.
Ranperda Perubahan APBD kemudian diserahkan langsung kepada Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan. Ia menutup rapat dan meminta seluruh fraksi menyusun pandangan umum terhadap Ranperda tersebut untuk dibahas pada paripurna lanjutan.
Dengan ditutupnya rapat ini, proses pengesahan Perubahan APBD 2025 memasuki tahap pembahasan lanjutan yang menentukan efektivitas realisasi program prioritas Pemko Batam. ***
