Soroti Minimnya Integrasi Janji Kampanye dan Strategi Pengelolaan Keuangan Daerah
KARIMUN — Fraksi Gerindra Plus DPRD Kabupaten Karimun mengkritik tajam penyusunan Rencana Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal RPJMD) 2025–2029 yang dinilai jauh dari harapan dan janji-janji politik pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Iskandarsyah dan Rocky Marciano Bawole.
Anggota Fraksi Gerindra Plus, Dharmendra, menyampaikan dalam rapat paripurna DPRD bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap program-program yang dijanjikan saat masa kampanye.
Namun dalam dokumen Ranwal RPJMD, sebagian besar janji tersebut nyaris tidak terakomodasi dengan baik.
“Jika penyusunan RPJMD seperti ini terus dipertahankan, jangan salahkan masyarakat jika suatu saat merasa ditipu oleh janji-janji manis saat kampanye,” tegas Dharmendra.
Fraksi Gerindra Plus mengungkapkan bahwa program-program unggulan seperti Kartu Satu, insentif lansia, Karimun Pintar, bantuan UMKM, subsidi pupuk untuk petani, dan subsidi BBM untuk nelayan serta angkutan umum tidak diuraikan secara rinci dalam dokumen perencanaan.
“Kami hanya menemukan frasa ‘Kartu Satu’ satu kali pada lembar ke-211 dokumen. Ini menunjukkan kurangnya keseriusan dalam merealisasikan visi-misi kepala daerah,” ujar Dharmendra.
Fraksi ini juga menyoroti kebijakan alokasi anggaran yang tidak menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
Berdasarkan analisis mereka, hanya sekitar 24,9 persen anggaran diarahkan untuk implementasi visi dan misi, sementara belanja penunjang OPD justru mencapai 14,9 persen.
“Harusnya janji-janji kampanye menjadi prioritas kedua setelah pelayanan dasar, tapi ini seperti hanya jadi pelengkap dokumen,” tambahnya.
Selain itu, Dharmendra juga mengkritik lambannya penanganan terhadap utang daerah yang terus membengkak, dari Rp47 miliar pada 2022 menjadi lebih dari Rp173 miliar pada 2024.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan. Kalau tidak ada strategi yang jelas, kita khawatir kondisi keuangan Karimun bisa krisis atau bahkan pailit,” ungkapnya.
Fraksi Gerindra Plus dengan tegas meminta Pemerintah Daerah untuk segera merevisi Ranwal RPJMD, agar sesuai dengan harapan masyarakat dan janji politik kepala daerah.
Mereka menekankan pentingnya integritas dan keseriusan dalam menyusun dokumen perencanaan yang menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Ini bukan hanya soal perencanaan teknis, tapi juga soal kepercayaan publik. Jangan sampai kepercayaan itu runtuh karena perencanaan yang asal jadi,” tutup Dharmendra. ***
