JAKARTA – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) menyambut baik inisiatif sinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk meningkatkan pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Abdullah Rasyid, menyatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Menimipas Agus Andrianto dan Menaker Yassierli yang berlangsung Januari lalu.
Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah menghadirkan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi di Lapas, sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan warga binaan dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.
Dalam kolaborasi ini, Kemenaker berencana menghadirkan pojok pelatihan vokasi di sejumlah Lapas.
“Kami akan menyediakan modul pelatihan, instruktur, serta sertifikasi kompetensi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” ujar Menaker Yassierli.
Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan teknis warga binaan, mulai dari keahlian dasar hingga bidang khusus, seperti teknologi informasi.
Abdullah Rasyid menyebutkan bahwa saat ini terdapat 270.000 warga binaan di bawah Kemen Imipas, tersebar di 374 Lapas, 162 Rutan, 94 Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan sejumlah fasilitas lainnya.
“Dengan latar belakang yang sangat beragam, dari lulusan SD hingga profesor, peluang ini sangat potensial untuk mendukung sektor ketenagakerjaan dan program strategis lainnya, seperti ketahanan pangan,” ungkap Rasyid.
Namun, ia juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi warga binaan setelah keluar dari Lapas, yaitu stigma masyarakat.
“Dengan keterampilan yang mumpuni dan sertifikasi resmi, stigma tersebut diharapkan bisa teratasi. Mereka bisa menunjukkan kemampuan yang relevan di dunia kerja,” tambahnya.
Kemen Imipas dan Kemenaker akan berdiskusi lebih lanjut mengenai sistem pelatihan dan infrastruktur yang diperlukan untuk mewujudkan program ini.
“Kami siap menyediakan kebutuhan Kemenaker untuk memastikan program ini berjalan optimal dan berdampak positif,” tutup Rasyid.
Dengan kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan perubahan signifikan dalam tata kelola pembinaan Lapas, serta memberikan peluang baru bagi warga binaan untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. ***
